• Mohammad -
• 22 Jul, 2026

SEOUL I MaduraNetwork.id – Pemerintah pendidikan di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, tengah mempertimbangkan penerapan larangan penggunaan telepon seluler sepanjang hari sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan konsentrasi belajar sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif. Wacana tersebut memicu perdebatan mengenai batas antara kedisiplinan di sekolah dan hak siswa dalam mengakses perangkat komunikasi.

Usulan itu menjadi salah satu agenda prioritas Ahn Min-seok, yang mulai menjabat sebagai Superintendent atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gyeonggi pada Juli 2026. Kebijakan direncanakan diterapkan secara bertahap dengan menyasar sekolah menengah pertama sebagai tahap awal.

Dilansir The Korea Herald, Ahn menilai pembatasan penggunaan ponsel dapat mengurangi ketergantungan siswa terhadap perangkat digital sekaligus memberi ruang lebih besar bagi mereka untuk meningkatkan kreativitas, interaksi sosial, dan fokus selama proses pembelajaran.

Provinsi Gyeonggi merupakan wilayah dengan sistem pendidikan terbesar di Korea Selatan. Berdasarkan data pemerintah setempat, wilayah ini menaungi sekitar 1,44 juta siswa atau hampir 28 persen dari total populasi pelajar nasional. Besarnya jumlah peserta didik membuat setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan di Gyeonggi berpotensi menjadi acuan bagi daerah lain.

Selama ini, sebagian besar sekolah di Korea Selatan sebenarnya telah menerapkan pembatasan penggunaan ponsel di dalam kelas. Namun, tidak adanya aturan yang seragam menyebabkan setiap sekolah memiliki kebijakan berbeda. Sebagian memperbolehkan siswa membawa telepon seluler dengan pembatasan tertentu, sementara sekolah lain menerapkan aturan yang lebih ketat.

Perbedaan regulasi tersebut, menurut kalangan pendidik, kerap memunculkan persoalan di lapangan. Guru mengaku kesulitan mengawasi penggunaan perangkat digital karena sering menghadapi protes dari siswa maupun orang tua yang mempertanyakan dasar kebijakan masing-masing sekolah.

Di sisi lain, rencana pelarangan total mendapat perhatian dari kelompok pemerhati hak asasi manusia. Mereka mengingatkan bahwa pembatasan menyeluruh dapat mengurangi hak siswa untuk berkomunikasi, terutama ketika menghadapi situasi darurat atau kondisi yang membahayakan keselamatan.

Para pengkritik juga menilai kebijakan itu harus dirancang secara proporsional agar mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan menciptakan disiplin belajar dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar peserta didik.

Menyadari adanya pro dan kontra, Pemerintah Pendidikan Provinsi Gyeonggi memilih pendekatan bertahap. Sebelum kebijakan diberlakukan secara resmi, otoritas pendidikan akan menggelar konsultasi dengan siswa, orang tua, guru, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh masukan.

Perdebatan mengenai penggunaan ponsel di sekolah menjadi cerminan tantangan yang dihadapi sistem pendidikan modern. Di satu sisi, teknologi digital menawarkan kemudahan akses informasi dan komunikasi. Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, sehingga mendorong pemerintah mencari formulasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan kualitas pendidikan.